Polres Blitar Kota Operasi Tambang Pasir Liar di Wilayah Nglegok

BLITAR - Satreskrim Polres Blitar Kota bersama Polsek Nglegok menggelar patroli tambang pasir liar di aliran lahar Gunung Kelud Kali Bladak, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Senin (11/4/2022).

Dalam patroli tersebut, anggota Satreskrim Polres Blitar Kota dan Polsek Nglegok memasang banner dilokasi pertambangan yang berbunyi 'dilarang melakukan aktivitas penambangan tanpa dilengkapi izin' alias liar di lokasi.

Baca juga: Arteria Dahlan Beri Apresiasi Capaian Kejari Kota Kediri Raih WBK dan Predikat 5 Terbaik Nasional Bidang Pidsus

Banner tersebut juga bertuliskan tentang sanksi pidana lima tahun penjara dan denda Rp 100 miliar bagi masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin.

Sanksi pidana dan denda itu berdasarkan pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Baca juga: Partisipasi Masyarakat Jadi Hal Utama dalam Legalitas Pertambangan di Desa Wadas

Anggota Satreskrim Polres Blitar Kota memasang spanduk larangan aktivitas penambangan tanpa izin di tiga titik di Kali Bladak.

"Pemasangan Banner larangan ini untuk mengingatkan ke warga agar tidak melakukan penambangan liar, " kata Kanit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Blitar Kota, Iptu Edy Subagyo.

Baca juga: Pakar UNAIR Ulas Peran Implementasi dan Urgensi Hukum Administrasi Perizinan Peristiwa Wadas

Saat melakukan patroli, anggota Satreskrim Polres Blitar Kota bersama Polsek Nglegok mendapati beberapa alat berat yang tidak beroperasi di lokasi tambang pasir Kali Bladak.

Polisi hanya mendapati beberapa penambang pasir tradisional yang menggunakan alat cangkul untuk mencari pasir di lokasi.

Baca juga: Pangdam V/Brawijaya Kunjungi Yonkav 3/AC Malang

"Adanya pengaduan masyarakat soal aktivitas tambang pasir di Kali Bladak, hari ini kami tindak lanjuti dengan patroli dan pemasangan banner himbauan dan larangan, " ujar Iptu Edy Subagyo

Iptu Edy mengimbau masyarakat tidak melakukan penambangan liar menggunakan alat berat yang dapat merusak lingkungan.

Baca juga: FH UNAIR Kembali Wakili Indonesia dalam Putaran Internasional Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2022

"Aktivitas tambang harus berizin, agar tidak sembarangan dan Perizinan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya penambangan liar yang berpotensi merusak ekosistem di sekitarnya, " pungkasnya. (Hms)